by

Gagasan Hukuman Mati Bagi Korupsi Setelah OTT di Kementerian PUPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mempelajari kemungkinan penerapan hukuman mati bagi terpidana kasus suap proyek Sistem Air Minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Kami akan mempelajarinya terlebih dahulu untuk melihat apakah kasus tersebut terkait dengan Pasal 2 tentang korupsi mengenai bencana alam (bantuan) yang menyebabkan kesengsaraan bagi masyarakat luas,” Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Dia mengatakan bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2, terpidana dapat dijatuhi hukuman mati jika melakukan korupsi dalam penanganan bencana alam yang menyebabkan penderitaan banyak orang.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Penghapusan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa (1) siapa saja yang secara tidak sah melakukan tindakan memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dapat dihukum penjara seumur hidup atau penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dengan denda paling sedikit Rp200 juta (dua ratus juta) rupiah) dan maksimal Rp1 miliar (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dikenakan.

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai kejengkelan bagi pelaku korupsi jika kejahatan dilakukan ketika negara tersebut dalam bahaya sesuai dengan hukum yang berlaku, pada saat terjadi bencana alam nasional, seperti pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada saat negara berada dalam krisis ekonomi dan moneter.

Delapan Tersangka Dakam Korupsi Sistem Air Minum di Daerah Bencana

Dilaporkan sebelumnya bahwa KPK telah menunjuk delapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Sistem Air Minum (SPAM) Kementerian PUPR untuk 2017-2018.

Tersangka dalam memberikan suap adalah Presiden Direktur PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto (BSU), Direktur PT WKE Lily Sundarsih (LSU), Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) Irene Irma (IIR), dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo (YUL).

Tersangka dalam menerima suap, antara lain, Kepala Satuan Kerja / Petugas Perencanaan (PPK) Lampung SPAM Anggiat Portunggal Nahot Simaremare (ADA), PPK Katulampa Meina Woro Kusinah (MWR), Kepala Unit Kerja Darurat SPAM TGeuku Moch Nasar (TMN), PPK Toba 1 SPAM Donny Sofyan Arifin (DSA).

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, Meina Woro Kustinah, Teuku Moch Nazar, dan Donny Sofyan Arifin diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa.

Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Mengenai suap, Anggiat Partunggal Nahot Simaremare menerima Rp350 juta dan 5.000 dolar AS untuk pengembangan SPAM Lampung dan Rp500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur.

Meina Woro Kustinah menerima Rp1, 42 miliar dan 22.100 dolar Singapura untuk pengembangan SPAM Katulampa. Teuku Moch Nazar menerima Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, dan Donny Sofyan Arifin menerima Rp170 juta untuk pembangunan SPAM 1 Toba. ( ed )

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed