Tm Pidsus Polres Kediri, Mulai Usut Kasus PT. Merak Jaya Beton

Tm Pidsus Polres Kediri, Mulai Usut Kasus PT. Merak Jaya Beton

Kediri | pledoi.com

Tim Pidana Kusus (Pitsus) Polres Kediri mulai melakukan pengusutan terkait kasus PT.Merak Jaya Beton (PT.MJB) diantaranya terkait kejadian bocornya tabung semen, yang mengakibatkan material debu semen berterbangan hingga radius satu kilometer yang meresahkan masyarakat Dusun Grompol Desa Ngebrak Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri.
Berdasarkan informasi, masyarakat berharap Pitsus Polres Kediri juga melakukan pendalaman kasus dugaan.penyimpangan proses sewa kontrak tanah kas desa Ngebrak kepada PT.MJB yang dilakukan oleh oleh Saeroji Kepala Desa Ngebrak.
Kanit Pidana Khusus (pidsus) Polres Kediri Iptu Ego Fazar Akbar mengatakan, tim Pidsus Polres Kediri sidak ke TKP guna mengumpulkan keterangan dari warga sekitar, serta menyelidiki penyebab terjadinya kebocoran tabung pengolahan milik PT. Merak Jaya Beton. “Kita diperintahkan Kapolres melalui Kasatreskrim untuk menindak lanjuti laporan masyarakat atas bocornya tabung pengolahan milik PT. Merak Jaya Beton, dan merespon keinginan warga yang minta pabrik beton itu untuk ditutup, ” katanya.
Lebih jauh Kanit Pidsus Ego Fazar Akbar, ia masih belum bisa menyimpulkan apa penyebab terjadinya kebocoran, karena PT.MJB masih belum bisa dikonfirmasi. “Kebocoran tabung pengolahan itu mungkin kurang perawatan, kami juga belum bisa memastikan karena belum memintai keterangan pihak perusahaan, kita akan memanggil penanggung jawab PT. Merak Jaya Beton untuk dimintai keterangan. Namun demikian kita perlu pembuktian lebih dalam lagi karena bukti bukti tidak hanya dari satu dua keterangan warga jadi masih perlu pembuktian lebih dalam lagi, ” jelasnya.
Terpisah, Darmaji tokoh masyarakat Ngebrak mengaku siap membantu Pitsus Polres Kediri dalam kasus PT.MJB.” Kalau diminta kita siapkan dokumen- dokumen proses sewa kontrak lahan kas desa yang gunakan untuk pabrik beton tersebut,” ungkapnya.
Bahkan Darmaji merasa, proses berdirinya PT.MJB di Desa Ngebrak tersebut terkesan sangat dipaksakan, sehingga prosedur dan proses perijinan banyak yang diabaikan.” Masyarakat banyak yang keberatan dengan berdirinya pabrik beton tersebut, namun pabrik itu tetap bisa berdiri, karena diduga PT.MJB harus menggelontorkan sejumlah uang pelicin dalam proses perijinannya,” ungkap Darmaji.
Seperti dineritakan sebelumnya, Meski mendapat ganti rugi Rp.1,5 juta Per KK, namun warga Dusun Grompol tetap menuntut agar pemerintah menutup pabrik beton PT.MJB.
Keinginan warga untuk menutup PT.MJB pasca kebocoran tabung kemarin, Karena warga menilai sejak proses awal pendirian pabrik beton cor PT.MJB itu Saeroji kepala desa Ngebrak telah menelikung warga, bahkan proses sewa pakai tanah kas desa yang ditempati PT.MJB tersebut juga dinilai tidak prsedural dan cacat hukum.

Reporter : Aghna S.Alam
Editor.     : Aji Mahendra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *